Merdeka.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai,
Indonesia masih sangat kekurangan guru. Utamanya untuk mengajar di
Sekolah Dasar (SD).
Ketua Umum PGRI, Sulistyo mengatakan, kekurangan pengajar SD tersebut meliputi hampir semua bidang pelajaran, mulai dari guru kelas, guru agama hingga guru olah raga.
"Jumlah kekurangannya menurut data yang kami miliki lebih dari 400 ribu orang dan itu akan terus bertambah karena tiap bulan ada guru yang diangkat berdasarkan Inpres pada zaman Orde Baru pensiunnya semakin besar," kata Sulistyo di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Menurutnya, kekurangan tenaga guru meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah Jawa, bahkan DKI Jakarta. Bahkan Sulistyo menyebut kondisi ini sebagai darurat guru SD.
"Darurat guru SD dan ini serius," tegas Sulistyo.
Ketua Umum PGRI, Sulistyo mengatakan, kekurangan pengajar SD tersebut meliputi hampir semua bidang pelajaran, mulai dari guru kelas, guru agama hingga guru olah raga.
"Jumlah kekurangannya menurut data yang kami miliki lebih dari 400 ribu orang dan itu akan terus bertambah karena tiap bulan ada guru yang diangkat berdasarkan Inpres pada zaman Orde Baru pensiunnya semakin besar," kata Sulistyo di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Menurutnya, kekurangan tenaga guru meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah Jawa, bahkan DKI Jakarta. Bahkan Sulistyo menyebut kondisi ini sebagai darurat guru SD.
"Darurat guru SD dan ini serius," tegas Sulistyo.
Sulistyo melihat pemerintah belum mempunyai perencanaan yang baik untuk
mencukupi kebutuhan guru. Moratorium PNS yang didengungkan oleh Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menurut Sulistyo
menjadi salah satu faktor terjadinya darurat guru SD di Indonesia.
"Kan awal-awal pemerintah ini Pak Menpan pernah mengatakan ada moratorium PNS sehingga kami menyatakan keprihatinan karena data yang barangkali kurang bagus. Kami sampaikan bahwa pemerintah menggunakan data yang menyesatkan yang menyebut bahwa guru itu berlebihan di Indonesia, dan itu sungguh-sungguh salah," papar Sulistyo.
Sulistyo menambahkan, apabila darurat guru ini tidak segera diselesaikan, maka kurikulum apapun yang akan diterapkan pemerintah tidak akan berhasil.
Oleh sebab itu, PGRI menyampaikan kondisi ini kepada Wapres Jusuf Kalla agar pemerintah segera menuntaskan persoalan ini.
"Pak Wapres memastikan bahwa akan segera mengundang menteri terkait menteri pendidikan, menteri dalam negeri, menpan, menteri agama untuk membicarakan penyelesaian kekurangan guru. Ini satu poin yang kami merasakan gembira," ucapnya.
"Kan awal-awal pemerintah ini Pak Menpan pernah mengatakan ada moratorium PNS sehingga kami menyatakan keprihatinan karena data yang barangkali kurang bagus. Kami sampaikan bahwa pemerintah menggunakan data yang menyesatkan yang menyebut bahwa guru itu berlebihan di Indonesia, dan itu sungguh-sungguh salah," papar Sulistyo.
Sulistyo menambahkan, apabila darurat guru ini tidak segera diselesaikan, maka kurikulum apapun yang akan diterapkan pemerintah tidak akan berhasil.
Oleh sebab itu, PGRI menyampaikan kondisi ini kepada Wapres Jusuf Kalla agar pemerintah segera menuntaskan persoalan ini.
"Pak Wapres memastikan bahwa akan segera mengundang menteri terkait menteri pendidikan, menteri dalam negeri, menpan, menteri agama untuk membicarakan penyelesaian kekurangan guru. Ini satu poin yang kami merasakan gembira," ucapnya.
